Beritakeren.com – Jakarta — Calon Kapolri baru diharapkan bisa senantiasa menyatakan satu kata dengan perbuatan. Hal ini diperlukan, sehingga bisa menjadi teladan 400.000 anggota kepolisian.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat memberikan pesan terhadap sosok calon Kapolri baru pengganti Idham Aziz yang akan pensiun pada 30 Januari mendatang.
“Siapa pun Kapolri baru yang menjadi pilihan presiden harus mampu menjawab apa, mengapa, bagaimana, dan menerapkan strategi terbaik dalam memimpin 400.000 personel Polri dan meredam isu pertentangan agama, radikalisme, separatisme, dan terorisme. Bagaimana pun bangsa ini membutuhkan kapolri yang mampu mewujudkan harapan masyarakat dan bukan hanya mampu mewujudkan keinginan satu orang, satu golongan atau kelompok tertentu, “kata Neta dalam keterangan, Rabu, (13/1/2021).
IPW sendiri, lanjut Neta, melihat tantangan yang kedepan cukup berat. Hal ini mengingat dampak pandemi Covid 19 sudah menimbulkan banyak masalah baru, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik.
Padahal, lanjut Neta, Polri sendiri harus menghadapi berbagai masalah internal yang tak kalah berat. Misalnya, lanjut Neta, adanya sejumlah ketentuan yang diskriminatif.
“Untuk itu Kapolri baru harus segera menghilangkan semua ketentuan yang diskriminatif di tubuh Polri, misalnya ketentuan non Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi Kapolda, tidak adanya Kapolda perempuan dan lain-lain,” tegas Neta.
Selain itu, lanjut Neta, Kapolri baru harus konsisten dalam menegakkan sikap promotor Polri serta penerapan kontrol terhadap bawahan langsung oleh masing-masing atasan.
“Sehingga semua jajaran kepolisian terkendali kinerja, mentalitas maupun moralitasnya,” tutur Neta.
Hal senada di sampaikan oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Syarifudin Sudding dirinya berharap siapapu yang di tunjuk menjadi Kapolri pilihan Presiden bisa memulihkan kepercayaan Publik.
“Kapolri baru harus pulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.” tutur Sudding.
Ia menyampaikan bahwa tugas berat sudah menanti, dan Kapolri baru harus membuktikan dan meyakinkan publik bahwa polisi adalah institusi yang profesional, modern, dan terpercaya (promoter) dalam pelaksanaan tupoksinya.
“Jangan sampai memunculkan persepsi bahwa polisi adalah alat politik kekuasaan” tutup Syarifudin Sudding