Ulah Kepala Dinas Kesehatan, Citra DPRD Parigi Moutong Tercoreng

Berita Keren – Parigi – Akibat ulah mengkomersilkan rapid antigen kepada Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Dinkes) Parigi Moutong diguncang kisruh, yang mencoreng nama DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mewajibkan peserta harus melakuan rapid antigen. Ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, terdapat perlakuan yang diduga pungli, karena. Mengkomersilkan rapid antigen bantuan Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong kepada peserta SKD CPNS belum lama ini.

Terguncang dengan isu tersebut, Dinas Kesehatan yang dibawa kepemimpinan Ellen Ludia Nelwan. Mendapat tanggapan dari komisi lV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang tugas dan fungsinya sebagai mitra Dinas Kesehatan.

Pasalnya komisi lV DPRD Parigi Moutong, merasa pihaknya telah tercoreng sebagai mitra. Akibat ulah Kadis Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, yang telah membuat banyak guncangan dan isu yang tidak baik terhadap Opd yang ia pimpin.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Mohamad Fadli selaku Anggota Legilatif yang juga masuk sebagai anggota komisi lV. Saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD kabupaten Parigi Moutong, selasa (12/10).

“Di tengah-tengah banyaknya problem dan isu yang mengguncang Dinas Kesehatan, yang juga merupakan bagian dari, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Lembaga DPRD parigi moutong. Adalah bagian dari unsur penyelengara Pemerintah Daerah, sehingga satu Opd yang mendapat guncangan isu yang tidak baik, maka ini juga berdampak negative terhadap citra lembaga DPRD karena kami adalah bagian dari unsur penyelengara daerah juga,” ungkap fadli.

RDP yang dipimpin oleh Fery Budiutomo tersebut juga di hadiri oleh pihak Inspektorat, bersama Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular, Fauzia alhadad SKM, MKes, yang saat itu mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Ellen Ludia Nelwan yang tidak dapat hadir.

Ke tidak hadiran ellen, membuat pihak komisi lV yang saat itu juga di hadiri, oleh H Wardi dan Mohamad Fadli. Cukup membuat naik pital para Anleg itu sendiri, akibat ulah Kadis Kesehatan tersebut.

Pasalnya, Fadli menuturkan akibat beredarnya informasi dan laporan terhadap pihaknya, terkait isu rapid antigen yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga pihaknya melakukan rapat tersebut. Namun tidak dihadiri oleh Kadis Kesehatan sendiri yang lebih mengetahui hal itu.

“Maksud dan tujuan dilaksanakannya, RDP ini.  Karena telah bergulirnya sejumlah informasi, baik beredar dari media masa dan laporan-laporan yang masuk ke komisi lV. Dalam kaitan rapid test yang diselengarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, berkaitan dengan tidak hadirnya kadis Kesehatan, saya memandang bahwa dinas kesehatya ini secara keorganisasian adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan strutur yang yang ada dibawahnya, dari kepala dinas sampai kepala bidang, olehnya. Patut kita teruskan RDP ini untuk meminta penjelasan, dan klarifikasi, namun jika  hal-hal yang ingin kita konfirmasi, tidak dapat di berikan dan disajikan yang mewakili Dinas Kesehatan maka rapat ini akan kita tunda,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh H Wardi, ia merasa rapat tersebut akan mendapat jalan buntu, karena yang berbicara bukan kepala dinas, sedangkan hal tersebut sangat urgent dan sangat tidak layak jika kepala bidang yang menjelaskan, Lanjutnya. Sebagai Lembaga DPRD pihaknya juga merasa Kadis Kesehatan tidak koperatif.

“Saya juga sepakat dengan pak Fadli tadi, bahwa bicara persoalan, kita ini satu organisasi yang melekat secara keseluruhan. Artinya kepala bidang yang mewakli kepala dinas hari ini, tapi. Hal-hal beghini seperti persoalan ini, saya fikir memang tidak layak kepala bidang yang menutaskan hal ini, karena Ketika kita berdiskusi dan berdialog pasti akan menemukan jalan buntu, karena yang berbicara bukan penanggung jawab dinas tersebut, saya fikir jangan nanti. Panjang masalah ini, saya berharap kita scorsing saja rapat ini, biar kepala bidang yang mengupayakan menelfon, menghubungi, atau menjemput. Karena ini sangat urgent kalau tidak ada kepala dinas, ini akan tidak tuntas, naah persoalannya ini tidak boleh ditunda-tunda karena sudah beredar dimana-mana, karena kita ini DPRD wajib mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kepada Kepala Dinas, namun jika Kepala Dinas tidak bisa hadir maka saya menilai, ini kepala dinas tidak koperatif orangnya,” ujar H Wardi.

Setelah rapat di scrosing selama sepuluh menit, fadli melontarkan pertanyaan yang tujuannya sebagai bentuk upaya pembuktian kebenaran terhadap isu yang telah beredar di masyarakat.

Fadli menuturkan, pihaknya perlu mengetahui terkait rapid berbayar tersebut, karena di dalam peraturan daerah tidak masuk sebagai retribusi karena tidak di atur oleh aturan. Lanjutnya apakah bantuan dari provinsi tersebut boleh di perjual belikan,

“Dalam peraturan daerah kita ini, tidak ditetapkan sebagai objek retribusi, sehingga pendapatan ini perlu aturan khusus,  mungkin ada peraturan bupatinya yang mengayomi, tetapi dari sisi angka-angka ini juga yang perlu kita konfirmasi kepada dinas Kesehatan, berkaitan dengan bantuan alat rapid test provinsi, yang jumlahnya dari informasi yang beredar itu, enam ribu Sembilan ratus rapid test, kemudian masuk di rumah sakit dan puskesmas yang kemudian berbayar, tentu ini kan tanda tanya bagi kita, saya juga ingin menanyakan apakah repid test yang digunakan saat SKD CPNS dan  pelantikan beberapa waktu kemarin itu pengadaanya Dinkes Parigi Moutong atau bantuan, yang kemudian itu yang dimintai tarif seratus ribu rupiah per rapid test, yang terkhir. Mungkin kah pelaksanaan rapid test ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan petugas tehknis dari puskesmas atau rumah sakit, ini dibenarkan tidak. Karena ini rapat resmi maka untuk menjawab semua isu-isu yang beredar maka itu perlu dijawab hari ini,” jelas Fadli.

Sebagai perwakilan dari dinas Kesehatan, Fauzia membenarkan adanya tarif seratus ribu rupiah yang dilakukan oleh pihaknya, ia juga menambahkan dasar dari pihaknya berdasarkan surat BPKSDM saat SKD CPNS, lanjutnya yang mendasari pembayaran tersebut  karena aturan yang telah ditetapkan dalam surat edaran.

“Saya akan menjelaskan beberapa point pertanyaan tadi, pelaksaan rapi itu memang berbayar seratur ribu rupiah per orang, dan apa dasar pemeriksaan rapid test antigen oleh dinas Kesehatan itu berdasrkan surat BPKSDM, dan apa yang mendasari tarif seratus ribu itu sudah masuk dalam surat edaran, rapid itu adalah retribusi dari provinsi ke farmasi atau ke Dinas Kesehatan Parigi Moutong, karena ada permintaan seleksi SKD CPNS. kalau tidak salah saya itu retribusinya tanggal 27 september dan dilakukan pemeriksaan pada tanggan 30, saya yang menangani itu dan saya menjelaskan bahwa bantuan rapid itu hanya diperuntukan untuk tracking dan testing kepada kontak erat yang terkonfirmasi positif,” jelas Fauzia.

Namun, lanjut Fauzia karena pertimbangan ellen ludia nelwan selaku kadis Kesehatan sehingga ellen meminta, kata Fauzia. Agar dipinjamkan rapid tersebut.

“tetapi ibu kadis menyampaikan bahwa karena beliu pertimbangannya meminimal kasus baru karena banyak orang, dilakukan lah rapid tetapi mandiri yang menuturut beliau “ellen” itu sudah disampaikan kepada panitia, jadi disampaikan kepada saya karena waktunya  singkat pinjamkan rapid di farmasi nanti digantikan sesuai dengan apa yang dipakai,” tegas Fauzia.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh H Wardi, ia merasa pernyataan fauziah tersebut, terindikasi adanya deal-deallan didalamnya, karena yang mengetahui hal tersebut adalah kadis Kesehatan sendiri.

“Nah jadi kalau bicara tentang dinas, bukan hanya kadis nya tapi ada perangkat lain turunannaya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan tapi pernyaataan ibu kabid tadi, se akan-akan hanya ibu kadis yang tahu, kalau hanya kadis yang tahu berarti kita tidak bicara regulasi bukan lagi SOP, tapi ada Deal-dealan dan bicara dari hati ke hati didalamnya” terang wardi.

ia juga menanyakan jumlah alat rapid bantuan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah digunakan oleh pihak Dinas Kesehatan kepada peserta SKD CPNS tersebut.

“Untuk rapid saya hanya mau konfimasi apakah betul totalnya dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh orang,” jelasnya.

Hal itu juga langsung dijawab oleh Fauzia, Fauzia menuturkan jumlah yang telah disebutkan oleh pihak dprd parigi moutong kurang tepat, karena jumlah alat rapid yang digunakan oleh peserta SKD CPNS sebanyak dua ribu seratus tiga puluh satu.

“Apa yang bapak sebutkan tadi itu tidak sesuai, karena data yang ada dikami itu sebanyak dua ribu seratus tiga puluh satu orang, dan itu sudah dalam bentuk laporan yang sudah ditanda tangani, dan itu semua bantuan dari provinsi,” ujar Fauzia.