Berita Keren | Jakarta – Saat fraksi DPR RI terbelah antara menyetujui Presidentsial Threshold (PT) nol persen dan tidak, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kukuh berjuang agar PT selayaknya nol persen.
Senator asal Sulawesi Tengah, Abd Rachman Thaha adalah orang yang kerap menyuarakan ini. Ia bahkan mengapresiasi dan sangat mendukung pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri yang juga meminta PT ditiadakan.
“Justru itu fungsi dan tugas KPK mengingatkan kita semua sebagai anak negeri sehingga fungsi pencegahannya benar nyata,” Kata ART, sore tadi.
Penilaiannya memang ruang korupsi terbesar adalah di gelanggang politik. Sebagai tokoh muda yang pernah berkecimpung di partai politik besar dan salah satu yang tertua di negeri ini, Rachman paham mengapa masih ada partai yang ngotot memakai sistem PT untuk pengusungan pilpres mendatang.
“Lebih baik PT itu nol persen, sehingga ruang berdemokrasi sesungguhnya nyata, tidak ada lagi biaya demokrasi itu yang mahal,” bebernya.
Doktor hukum tata negara alumnus Universitas Muslim Indonesia ini juga menilai dengan adanya mahar dalam konstalasi mengumpulkan PT itu, sebuah partai menjadikan kejahatan krimanal berdemokrasi. Contohnya figur yang akan mencalonkan diri dalam pilkada saja, bisa menghabiskan dana sampai puluhan miliar untuk mendapatkan “perahu”.
“Ruang-ruang inilah menjadikan celah korupsi yang sangat merusak sistem berdemokrasi yang sesungguhnya” bebernya.
Soal pernyataan ketua KPK ini disebutkan tidak karena Firli ingin mengurusi persoalan PT, tapi karena ketua KPK melihat ruang ini sebagai celah korupsi bagi pejabat tatkala menduduki jabatannya.
Dicontohkannya ketika maju pilkada lantas ada cukong atau pemilik modal membiayai dan mengurusi semua kelengkapan, maka saat terpilih pemimpin tersebut malah tersandra oleh cukong pemodal.
“Kami juga lagi menggugat UU Pemilu yang PT 20 persen itu,” bebernya. (Faa)
Alamat Redaksi : Jl.Sultan Hasanuddin, No.17 Kel,Maesa, Parigi 94471, Telp. 0822-9000-0429
