Kadis PMD Parimo Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Lahan Fiktif

Bacaan Lainnya

Berita Keren | Palu – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga Mantan Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinachri Achmad selaku pengarah Tim Pelaksana pengadaan tanah divonis pidana 4 tahun penjara.

Selain itu ia dibebankan membayar denda Rp200 juta, subsider 4 bulan kurungan. Membayar uang pengganti Rp100 juta, subsider 6 bulan penjara.

Vonis hakim yang diketuai Chairil Anwar ini lebih tinggi dari tuntutan JPU menuntut pidana tiga tahun penjara, membayar denda Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan. Membayar uang pengganti Rp1,7 miliar, subsider 1 tahun penjara.

Zulfinachri, adalah terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) 2015–2016, merugikan keuangan negara Rp3,8 miliar.

Selain Zulfinachri, terdakwa lainnya Rivani Makaramah Kasubag Pertanahan selaku Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) dan Ahmad Rudianto Staf Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Umum Setda Parimo selaku koordinator administrasi keuangan dan pertanahan tim pelaksana pengadaan tanah masing-masing divonis 4 tahun penjara, membayar denda Rp200 juta, subsider 4 bulan kurungan, terhadap Rivani Makaramah membayar uang pengganti Rp300 juta, terhadap Ahmad Rudianto Rp334 juta, subsider masing-masing 6 bulan penjara.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke–1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana,” bacaan vonis melansir Media Alkhairat.

Vonis ini dibacakan masing-masing dalam berkas terpisah pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Chairil Anwar dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, Bonifasius Nadya sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Kamis (7/4).

Selain itu dalam amar putusan Chairil Anwar menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 113 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti nomor urut 114 s/d 123 dirampas untuk negara dan uang tunai Rp1,5 miliar dan Rp500 juta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

“Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” urai Chairil Anwar turut dihadiri JPU Taufan Maulana dan masing-masing Penasihat hukum terdakwa Zulfinachri diwakili Harun.

Usai pembacaan putusan Chairil Anwar memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum banding dan pikir-pikir tujuh hari sejak putusan dibacakan. Sidang lalu ditutup dengan ketukan palu hakim Chairil Anwar.

banner 970x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.