Berita Keren | Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura membuka rapat koordinasi Kawasan Pangan Nusantara dan Food Estate bersama Bupati dan Walikota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan Kementerian Desa, bertempat diruang Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Rabu (13/7/2022).
Tujuannya agar bisa saling berkolaborasi, bersinergi dalam rangka membangun kawasan pangan nusantara sehubungan dengan ditetapkannya Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu persiapan proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) sebagai penyanggah Ibu kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Sandra Tobondo, MT, menyampaikan bahwa program pengembangan kawasan pangan nusantara sudah sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur serta sesuai dengan perda nomor 13 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.
Sandra menyebut penyiapan lokasi pengembangan KPN dan Food Estate yang diminta Menko Kemaritiman dan Investasi seluas 15.000 Ha untuk lahan ekstensifikasi dengan komoditas utama tanaman jagung dan kedelai.
“Berdasarkan Informasi dan usulan kabupaten dan kota telah terdata luasan potensi sebesar 29.517 Ha, serta perluasan areal tanaman baru komoditas jagung seluas 42.823 Ha. Dan usulan KPN baru diperoleh dari empat kabupaten ; Donggala seluas 19,433 Ha, Kabupaten Toli-Toli sekuas 3.450 Ha, Kabupaten Sigi seluas 4.358 Ha, dan Kabupaten Parigi Moutong seluas 300 ha,” sebutnya
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan bahwa pembangunan kawasan pangan nusantara dan food estate di Sulawesi Tengah, diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas strategis nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional dan Perpres Nomor 109 tahun 2020 yang mengatur percepatan pelaksanaan proyek tersebut.
Rusdy Mastura berharap persiapan dan pengembangan KPN / Food Estate tentunya dilakukan dengan cara multisektoral dan lintas wilayah dan tidak bisa dilakukan oleh sektor pertanian saja.
“Ini harus didukung oleh sektor lain seperti penyiapan air baku, irigasi dan aksesibilitas jalan. Maka dari itu diperlukan peran dan kerjasama antar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,” terang Rusdy
Ia mengakui, untuk memperjuangkan sulawesi tengah menjadi kawasan pangan nusantara sangatlah berat karena banyak daerah yang menginginkan. Sebab katanya, daerah yang menjadi daerah KPN akan mendapat dukungan anggaran dan pembinaan dan peralatan untuk meningkatkan produksi pangan nusantara.
“Kita bersyukur Menko Merves Luhut Panjaitan yang membantu sulawesi tengah sebagai kawasan pangan nusantara, sehingga saya mengharapkan bupati dan walikota dapat menyukseskan program kawasan pangan nusantara,” terangnya.
Selain itu, guna mewujudkan visi bersama membangun sulawesi tengah, mantan walikota palu 2 periode itu berharap harus dilakukan secara kolaborasi. Ia pun merasa bangga dalam satu tahun kepemimpinannya angka kemiskinan bisa turun 1 % dan pertumbuhan pembangunan sangat tinggi diangka 11,7%.
“Kalau kita berkalaborasi pasti bisa kita turunkan angka kemiskinan sampai 1 Digit,” harapnya.
Berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bahwa kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah sudah meningkat 7 %, selanjutnya Investasi daerah saat ini sudah mencapai 39 T atau urutan ketiga terbesar secara nasional.
“Mari kita kelola potensi daerah ini dengan baik dan semoga kedepan blok migas di teluk tomini segera di kelola dengan baik agar dapat mempercepat peningkatan fiskal daerah kita untuk dipergunakan membangun daerah ini” pungkasnya.
Alamat Redaksi : Jl.Sultan Hasanuddin, No.17 Kel,Maesa, Parigi 94471, Telp. 0822-9000-0429
