Penyintas Bencana Demo, Minta DPRD Batalkan Hibah Munas KAHMI

Berita Keren | Puluhan orang tergabung dalam Front Advokat Rakyat Pasigala melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis 15 September 2022.

Melansir dari Referensia.id, mereka hadir mewakili penyintas bencana demo menuntut agar DPRD membatalkan dana hibah Munas KAHMI yang nilainya mencapai Rp14 miliar.

Front Advokat Rakyat Pasigala menyebut penetapkan anggaran hibah sebesar Rp14 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sulawesi Tengah yang merupakan uang rakyat, sangat miris karena justru digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan musyawarah organisasi tertentu.

“Menjadi miris ketika kondisi kehidupan masyarakat yang sulit, dan menjadi ganda berkali – kali lipat bagi korban Pasigala (korban bencana 28 September 2018 di Kota Palu, Sigi dan Donggala),” ungkap Koordinator Front Advokat Rakyat Pasigala Agus Salim dikutip dari Referensia.id.

Kata Agus, jika uang rakyat tersebut diberikan kepada korban Pasigala untuk membangun hunian tetap (huntap) mandiri dengan taksiran anggaran pembangunan sebesar Rp50 juta per kepala keluarga, maka akan ada 280 keluarga dapat membangun hunian tetapnya dengan anggaran sebesar Rp14 miliar itu.

“Maka akan ada 280 keluarga dapat menikmati hidup yang agak lebih baik karena tidak lagi berharap huntal yang tak pasti ini,” sebutnya.

Ia menganggap, tindakan DPRD Sulawesi Tengah tidak peka dan melukai rasa keadilan bagi korban bencana. Olehnya, Front Rakyat Pasigala pun menuntut agar DPRD memperjelas anggaran yang diterima oleh Pemda Sulteng untuk penanganan korban Pasigala.

“Maksimalkan penanganan korban Pasigala dengan focusing dan refocusing anggaran APBD Sulteng,” ujarnya.

Bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Pasigala sudah berlalu empat tahun lalu, namun persoalan penanganan korbannya belum juga terselesaikan.

Saat ini masih terdapat ratusan korban menempati hunian sementara (huntara), beberapa di antaranya memilih tinggal di kontrakan, atau membangun rumah apa adanya karena kondisi huntara yang sudah tidak layak.

Sementara kepastian untuk para penyintas sampai saat ini tidak jelas, hingga kapan menunggu dibangunkan huntap.

“Kami penyintas sampai saat ini masih terlunta-lunta di huntara. Saya pikir ketua DPRD perempuan, seharusnya perempuan punya hati yang biasanya digunakan,” ujar Sritini Haris, penyintas yang sampai saat ini masih menetap di huntara Hutan Kota. Korban tsunami Jalan Komodo, Pantai Talise Palu itu tampak menahan amarah, matanya memerah.

Aksi itu juga dibarengi aksi teatrikal yang menggambarkan kesulitan masyarakat korban bencana, lantaran belum mendapatkan kepastian huntap.

Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan “APBD-P 2022 Provinsi Sulteng Anti Rakyat- Selamatkan APBD-P 2022 dari Mafia Anggaran.”

Sementara itu, massa aksi yang mendatangi Gedung DPRD Sulteng hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Siti Rachmi Amir Singgi. Tidak ada satu pun Anggota DPRD yang berada di gedung perwakilan rakyat itu.

“Aspirasi yang bapak ibu sampaikan akan kami teruskan ke anggota dewan,” ungkap Sekwan.

Menurutnya, saat ini semua Anggota DPRD Sulteng tidak berada di tempat, lantaran sedang melakukan perjalanan dinas.

Karena tidak ditemui oleh satupun Anggota DPRD, Front Rakyat Pasigala akan kembali melakukan aksinya pada Senin, 19 September 2022 pekan depan.

Rencananya, aksi itu akan menyertakan para penyintas dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka juga berharap dalam aksi pekan depan dapat menemui langsung Anggota DPRD.

“Kami tidak akan berhenti sebelum anggaran itu dibatalkan, karena itu uang rakyat. Tidak rasional uang Rp14 miliar dihabiskan 3-4 hari,” ungkap salah seorang orator.

Mereka pun mempertanyakan alasan Anggota DPRD menyetujui anggaran yang nilainya terbilang besar itu dihibahkan untuk Munas KAHMI yang bakal digelar pada November 2022 mendatang. RED