Pemilu 2024, Sarifuddin Sudding: Di Dewan itu Bukan Tempat Cari Kerja!

Berita Keren | Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng), Sarifuddin Sudding bersilaturahmi dengan masyarakat di Aula Hotel Alugoro, Kabupaten Poso pada Jumat (2/2/2024) pagi.

Di depan warga Kabupaten Poso, Sarifuddin Sudding menyinggung soal pesta demokrasi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi.

Dia berharap, warga menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam menentukan wakil rakyat di segala tingkatan, baik kabupaten, kota hingga DPR pusat, dan bahkan presiden-wakil presiden.

“Tentunya kita berharap, masyarakat ini betul-betul memberikan pilihan yang terbaik, karena di dewan itu bukan tempat cari kerja!,” tegas legislator berjuluk ‘Macan Senayan’ asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dia menegaskan, pada Pemilu 2024 nanti masyarakat jangan memilih orang yang tidak memiliki integritas dan memperhatikan persoalan moralnya, karena di dewan itu penuh dengan godaan.

“Kalau mau jadi kaya, bisa, apa yang tidak bisa dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki, tapi kan bukan anggota dewan yang seperti itu yang kita harapkan,” tuturnya.

“Bukan anggota dewan yang cari kerja karena dia pengangguran, bukan anggota dewan yang ketika dia duduk melupakan konstituennya, melupakan masyarakat yang diwakili, bukan anggota dewan itu yang kita harapkan,” tambahnya.

Tetapi kata dia, anggota dewan yang betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat memahami, merasakan dan turun ke masyarakat untuk melihat apa yang terjadi.

Sehingga kata dia, fungsinya sebagai anggota dewan dalam hal hak representasi sebagai perwakilan masyarakat dapat diperjuangkan di lembaga legislatif.

“Sejatinya seperti itu,” tegas Sarifuddin Sudding yang pada Pemilu 2024 kembali maju sebagai calon anggota DPR RI dari PAN dengan nomor urut 1.

Menurut dia, menjadi anggota dewan bukanlah hal yang coba-coba. Karena di dewan itu adalah orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan karena disitu tempat pertarungan ide, sehingga apa yang dihasilkan DPR dan pemerintah dapat memberikan manfaat pada masyarakat.

“Bukan untuk kepentingan sekelompok orang, pengusaha, dan bangsa asing,” tegas lulusan S3 Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat itu. (CAL)