KPU Parigi Moutong Diminta Tunda Pelantikan PPK

Berita Keren | Parigi – Praktisi Pemilu Hartono Taharudin meminta KPU Parigi Moutong tidak terburu-buru melantik calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hal itu dikarenakan harus terlebih dulu mencari tahu satu persatu calon anggota yang akan dilantiknya. Sebab, beberapa PPK yang lolos dalam seleksi merangkap pekerjaan.

“Saya menyarankan KPU Parigi Moutong agar tidak terburu-buru melantik PPK dengan alasan bahwa harusnya ada tracking pekerjaan dan apakah anggota yang akan dilantik kemudian tidak berprofesi ganda misalnya perangkat desa dan merangkap pekerjaan yang digaji lewat APBN,” ujar Hartono dalam keterangannya, Selasa (3/1/23).

Hartono yang juga seorang pengacara ini menjelaskan, penundaan tersebut bukan tak mendasar, akan tetapi DKPP telah mewanti-wanti penyelengara Pemilu baik KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rekrutmen lebih professional.

Sebab, didaerah lain katanya, berdasarkan temuan DKPP, ada guru honorer dan perangkat desa yang direkrut menjadi petugas ad hoc pemilu, disebut menyalahi aturan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.

Hal tersebut kata lelaki yang akrab di sapa Tono ini, tertuang dalam Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Seperti kita lihat misalnya, ada guru honorer yang merangkap jabatan menjadi petugas ad hoc pemilu, ditemukan terjadi di Lebak, Banten. Itu kan terungkap dalam catatan akhir tahun DKPP kemarin (31/12/2022),” sebutnya.

Sehingga ia meminta, agar KPU bisa lebih cermat dan detail untuk menelusuri persoalan ini. “Jangan sampai terjadi juga didaerah ini, takutnya ada yang berprofesi ganda yang digaji melalui APBN,” pungkasnya (Jang)