Berita Keren | Hibah anggaran yang bakal dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( Munas KAHMI ), disoroti dan mendapat kritik dari berbagai pihak.
Nilai Rp14 miliar ke KAHMI dianggap fantastis. Pemprov Sulteng pun diminta untuk meninjau kembali hibah yang telah disetujui dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Politisi muda Azman Asgar yang juga Juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) salah satunya. Ia menyebut, nilai Rp14 miliar itu terlalu tinggi untuk sekadar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan seremonial lainnya yang bakal dilaksanakan oleh KAHMI di Kota Palu.
“Tidak ada masalah Pemda berikan hibah, itu dibolehkan oleh aturan, tapi nilainya harus benar-benar dikaji kembali. Padahal kita tahu, Sulteng ini belum kelar urusan pengentasan kemiskinannya, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi, di angka 12,8 persen (BPS),” ujar Azman Asgar dalam keterangannya, Rabu 14 September 2022.
Apalagi, persoalan pemulihan korban bencana yang sudah masuk tahun ke empat, belum menemukan penyelesaikan kongkret. Selain itu, warning yang disampaikan Jokowi ke tiap daerah dalam menghadapi inflasi, yang seharusnya benar-benar jadi pertimbangan serius.
“Kita bangga ketika para Korps Alumni sekelas HMI bisa bermunas di sini (Kota Palu), bahkan menjadi satu kehormatan sebagai tuan rumah, apalagi jika kita hitung-hitungan ‘multi effect ‘ ekonominya dari putaran uang yang beredar saat Munas nanti, tentu bisa bantu UMKM dan retribusi lainnya, bisa positif bagi masyarakat,” kata Azman menambahkan.
Namun begitu, ia mengeritik nilai besaran hibah yang mencapai Rp14 miliar. Dirinya membandingkan dengan dana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) Sulteng yang nilainya Rp18 miliar untuk mengurusi masalah bencana di daerah ini.
“Selisih Rp4 miliar dari dana yang dikelola oleh BPBD Sulteng sebesar Rp18 miliar, padahal BPBD urus bencana 13 kabupaten kota. Bagaimana mungkin ada ormas dapat hibah hampir setara dengan dana OPD?,” ketusnya.
Untuk Itu, Azman meminta pemerintah daerah harus meninjau kembali angka itu, masih banyak yang urgen dan prioritas untuk dibiayai oleh Pemda.
Sehingga Azman berpandangan, korps alumni HMI yang sudah tersebar di mana-mana, baik yang berkecimpung di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, belum lagi jejaring bisnisnya, sudah tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dianggap tidak akan sulit untuk mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Munas.
“Saya yakin mudah bagi korps alumni konsolidasi biaya lebih banyak dari kreatifitas dan manfaatkan jejaring mereka,” ujarnya.
Dia pun kembali menegaskan, masyarakat Sulteng bangga jika Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu, apalagi Munas ini mampu mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan alumni yang mendapatkan posisi trategis di kekuasaan, bisa menjadi trigger pemulihan korban bencana secara cepat nantinya.
Namun begitu, nilai dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulteng disoal, lantaran nilainya yang terbilang fantastis. (Jang)